Varia Peradilan Tipikor

  KASUS POSISI Pada akhir tahun 2008 Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang dahulu bernama PT. Duta Graha Indah bersama dengan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Marketing PT. Nusa Konstruksi Enjiniring meminta bantuan kepada Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR dan panitia dari tender proyek tersebut agar mendapat proyek pembangunan dari pemerintah dan Muhammad Nazarudin segera mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat Muhammad Nazaruddin mendapatkan fee sebesar 15% dari nilai rill cost kontrak.  Pada tanggal 29 Mei 2009 pemerintah mengadakan pengadaan lelang proyek pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai pagu atau batas anggaran Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). PT. Nusa Konstruksi Enjiniring memenangkan lelang tersebut selain bantuan dari Muhammad Nazaruddin, PT. Nusa Konstruksi Enjiniring menawarkan nilai pagu yang rendah ke...

  Pemerintahan boleh saja berganti, tapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana...